Pajak Reklame

I. Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan
  4. Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
  5. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kab. Badung
  6. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2012 tentang PTata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

II. Pengertian Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca,didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

III. Jenis Reklame

Jenis-jenis Reklame dalam Penyelenggaraan rekalme sebagai berikut :

  • Reklame papan/billboard/megatron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, akan, seng, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain;
  • Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain;
  • Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan, dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 50cm persegi perlembar;
  • Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkana, diletakkan pada tempat lain;
  • Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
  • Reklame udara adalah reklame yang diselenggrakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
  • Reklame suara adalah reklame yang diselemggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
  • Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggrakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film maupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi
  • Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara

IV. Penyelenggaraan Reklame

  1. Setiap  penyelenggara reklame wajib memiliki ijin dari Bupati Badung
  2. Permohonan penyelenggara Reklame melampirkan persyaratan sebagai berikut ;
  1. Photo dan gambar produk yang akan disajikan;
  2. Surat kesepakatan dengan pemilik tanah atau bangunan;
  3. Photo copy identitas diri pemohon (KTP)
  4. Photo copy NPWPD
  5. Surat kuasa apabila proses permohonan dikuasakan;
  6. Photo copy IMB jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan;
  7. Denah lokasi rencana pemasangan reklame;
  8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
  9. IMBR bagi reklame berukuran diatas 10m2;
  10. Gambar konstruksi bangunan reklame yang ditandatangani oleh penanggung jawab untuk pengurusan IMBR;
  11. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
    1. Penyelenggaraan Reklame disamping dikenakan Pajak Reklame, juga dikenakan Retribusi IMBR
    2. Membongkar Reklame setelah berakhirnya Izin
    3. Menanggung segala akibat yang disebabkan karena penyelanggaraan reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain

V. Mekanisme Perijinan Reklame

  1. Wajib Pajak mengajukan persetujuan prinsip penyelenggaran reklame melalui UPT
  2. Dilakukan pengecekan lokasi oleh Tim
  3. Diterbitkan persetujuan prinsip atau penolakan
  4. Mengajukan IMBR ke Dinas Cipta Karya, bagi reklame di atas 1om2. Sedangkan bagi yang dibawah 10 m2 di proses di Dispenda Badung
  5. Mengajukan Permohonan perijinan penyelenggaraan reklame melalui UPT.
  6. Menerbitkan NPWPD bagi yang belum punya NPWPD, sedangkan bagi yang sudah punya cukup melampirkan.
  7. Menerbitkan SKPD sebagai dasar untuk melakukan pembayaran.
  8. Menerbitkan SSPD apabila WP membayar Pajak Reklame
  9. Menerbitkan izin penyelenggaraan reklame.

VI. Proses Penerbitan Izin Reklame Perpanjangan

  1. Persyaratan untuk izin perpanjangan permohonan cukup melampirkan copy izin dan SKPD th. Sebelumnya
  2. Proses penerbitan izin reklame perpanjangan adalah berlaku sebagaimana proses penerbitan izin reklame permohonan baru, tetapi tidak berlaku IMBR

VII. Proses Penerbitan Izin Reklame Insidentil

  1. Permohonan Ijin penyelenggaraan reklame disampaikan melalui UPT
  2. Diregister, dicek lokasi, diterbitkan persetujuan prinsip, dilakukan pembayaran, diterbitkan izin penyelenggaran Reklame
  3. Diberikan Nomor Izin pemasangan sebelum dipasang

VIII. Pola Penyebaran Perletakan Reklame

  1. Penyebaran perletakan reklame di Kabupaten Badung harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta penyelenggara reklame harus menyusun naskah dalam Bahasa Indonesia/daerah/asing yang baik dan benar.
  2. Pola-pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) yang tediri dari;
    1. Kawasan penyelanggara Reklame adalah kawasan yang memungkinkan penempatan/pemasangan reklame;
    2. Kawasan Reklame Kendali Ketat adalah kawasan penyelenggara reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya

Kawasan Kendali Ketat adalah sebagai berikut;

  1. Dari jalan Sunset Road Barat hingga jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua (Gerbang BTDC Nusa Dua)
  2. Dari Patung Ngurah Rai jalan By Pass Ngurah Rai kea rah Bandara Ngurah Rai;
  3. Sekitar Patung Gatot Kaca Sraya;
  4. Sepanjang Pantai di Kabupaten Badung dan penyelenggaraan reklame hanya untuk even-event tertentu dipasang di sekitar tempat event tersebut berlangsung;
  5. Kawasan Catus Pata Desa Mengwi dan Kawasan Taman Ayun;
  6. Seputar Kawasan Pusat Pemerintahan Desa dan akses jalan menuju Pusat Pemerintahan Daerah.

IX. Pola penyebaran perletakan reklame juga didasarkan pada klasifikasi kelas jalan sebagai berikut:

1)       Jalan Kelas Utama adalah sebagai berikut ;

2)      Jalan Kelas I adalah sebagai berikut;

3)      Jalan Kelas II adalah sebagai berikut

4)      Jalan Kelas III adalah jalur jurusan Sangeh – Petang

5)      Klasifikasi Jalan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati, ini disesuaikan dengan klasifikasi jalan disekitarnya sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.

6)      Jalan0jalan yang baru terbentuk seteleh berlakunya peraturan Bupati ini disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang ada disekitarnya.

X. Pencabutan

Pencabutan Izin Reklame dilakukan apabila;

  1. Pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran dan bentuk reklame, penyajian dan pesan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diterbitkan;
  2. Pada saat penyelanggaraan Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
  3. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik sehingga dapat menggangu keindahan dan keselamatan masyarakat;
  4. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

XI. Penertiban Reklame

Penertiban Reklame

  1. Tanpa Ijin
  2. Telah berakhir masa ijin dan tidak diperpanjang
  3. Tanpa Pelunasan Pajak

XII. Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame