Pajak Restoran

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Restoran tanggal 21 Desember 2011 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung tahun 2011 Nomor 16 maka kami menginformasikan beberapa hal sebagai berikut :

I. PAJAK RESTORAN

Adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan Restoran

II. OBYEK PAJAK

Adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering

III. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

Adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebulan dengan ketentuan restoran yang telah menjadi wajib pajak yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebulan, tetap sebagai obyek pajak.

IV. SUBYEK PAJAK

Adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

V. WAJIB PAJAK

Adalah pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

VI. DASAR PENGENAAN PAJAK

Adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

VII. TARIF PAJAK

Tarif pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen).

VIII. BESARNYA PAJAK TERUTANG

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

IX. MASA PAJAK

Masa Pajak restoran adalah jangka yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

X. SANKSI ADMINISTRATIF

  1. Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagimana ditentukan dalam surat teguran.
  2. Dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, jika pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  3. Dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratur persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

XI. KETENTUAN PIDANA

Setiap wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Badung, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Badung adalah hal-hal sebagai berikut :

  1. Tarif Pajak adalah sebesar 10% (sepuluh persen) yang merupakan titipan dari konsumen dengan Dasar pengenaan pajak adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.
  2. Setiap wajib Pajak, wajib membuat laporan SPTPD serta melampirkan data pendukung yang lengkap dan benar dan menyetor Pajak Daerah sesuai laporan SPTPD-nya paling lambat  20 hari setelah berakhirnya masa Pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya. Pelanggaran hal tersebut dapat dikenai sanksi denda dan diproses secara Hukum.
  3. Wajib Pajak Daerah yang akan diganti nama usaha, kepemilikan, pindah lokasi atau renovasi, tutup sementara atau berhenti melakukan usaha, agar membuat laporan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Badung.
  4. Nota pesanan atau bill sebelum digunakan wajib mencetak nomor serinya dan diporporasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Badung
  5. Apabila wajib Pajak Daerah tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan ketetapan pajak daerah, maka ketetapan pajaknya akan ditetapkan secara sepihak/jabatan (Official Assesment Tax).
  6. Wajib Pajak Daerah dapat mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan data pendukung yang lengkap dan benar, paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPDKB diterima, namun pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak daerah.