Pajak Hotel

 Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel tanggal 21 Desember 2011 dalam lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15 , maka kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

I. PAJAK HOTEL

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel

II. OBYEK PAJAK

Obyek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran jasa pelayanan dan jasa penunjangnya sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan yang meliputi :

  1. Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Wisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah rumah kos yang dimilki oleh setiap wp secara komulatif lebih dari 10 kamar walupun dalam lokasi yang berbeda.
  2. Jasa penunjang antara lain fasilitas Telepon, Faximile, Teleks, Internet, Fotocopy, pelayanan cuci, Seterika, Transportasi, dan fasilitas sejenisnya yang disediakan atau dikelola hotel.

III. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

  1. Jasa tempat tinggal yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
  2. Jasa sewa apartement, kondominium dan sejenisnya yang tidak difungsikan sebagai Hotel
  3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
  4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
  5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

IV. SUBYEK PAJAK

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

V. WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah prang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

VI. DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

VII. TARIF PAJAK

Tarif Pajak Hotel adalah 10% (Sepuluh persen)

VIII. BESARNYA PAJAK TERUTANG

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

IX. MASA PAJAK

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel.

X. SANKSI ADMINISTRATIF

  1. Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan [ada waktunya sebagimana ditentukan dalam surat teguran.
  2. Dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlamabat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, jika pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  3. Dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratur persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

XI. KETENTUAN PIDANA

Setiap wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh WP atau keuasanya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Badung, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Badung adalah hal-hal sebagai berikut :

  1. Tarif Pajak adalah sebesar 10% (sepuluh persen) yang merupakan titipan dari konsumen dengan Dasar pengenaan pajak adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.
  2. Setiap wajib Pajak, wajib membuat laporan SPTPD serta melampirkan data pendukung yang lengkap dan benar dan menyetor Pajak Daerah sesuai laporan SPTPD-nya paling lambat  20 hari setelah berakhirnya masa Pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya. Pelanggaran hal tersebut dapat dikenai sanksi denda dan diproses secara Hukum.
  3. Wajib Pajak Daerah yang akan diganti nama usaha, kepemilikan, pindah lokasi atau renovasi, tutup sementara atau berhenti melakukan usaha, agar membuat laporan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Badung.
  4. Nota pesanan atau bill sebelum digunakan wajib mencetak nomor serinya dan diporporasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Badung
  5. Apabila wajib Pajak Daerah tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan ketetapan pajak daerah, maka ketetapan pajaknya akan ditetapkan secara sepihak/jabatan (Official Assesment Tax).
  6. Wajib Pajak Daerah dapat mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan data pendukung yang lengkap dan benar, paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPDKB diterima, namun pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak daerah.