Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 22 Desember 2010 dalam Lembaran DAerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

I. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

II. OBYEK PAJAK

Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak ATas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :

  • Pemindahan hak karena :
    1. jual beli ;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembelian dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hak tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha;
    13. hadiah;
  • Pemberian hak baru karena :
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah :

    1. hak milik;
    2. hak guna usaha;
    3. hak guna bangunan;
    4. hak pakai;
    5. hak milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan
    6. hak pengelolaan

III. PENGECUALIAN OBYEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

    1. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
    2. negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembanugnan guna kepentingan umum;
    3. badan atau perwakilan lebaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
    4. orang pribadi atau badan karena koversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama;
    5. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
    6. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;

IV. SUBYEK PAJAK

Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

V. WAJIB PAJAK

Wajib Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah .

VI. DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai perolehan Objek Pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak adalah :

    1. jual beli adalah harga transaksi;
    2. tukar menukar adalah nilai pasar;
    3. hibah adalah nilai pasar;
    4. hibah wasiat adalah nilai pasar;
    5. waris adalah nilai pasar;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
    8. peralihan karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
    9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
    10. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
    11. peleburan usaha adalah nilai pasar;
    12. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
    13. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang;

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP, maka yang digunakan sebagai dasar penggenaan pajak adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat Keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan yang sifatnya sementara.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak (NJOP TKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasit, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

VII. TARIF PAJAK

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen), dan khusus untuk waris ditetapkan sebesar 1% (satu persen) sepanjang masih tetap difungsikan sebagai lahan pertanian.

VIII. BESARNYA PAJAK TERUTANG

Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan obyek pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

IX. MASA PAJAK

Masa Pajak adalah pada saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

    1. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    2. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    3. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    4. Hibah wasita adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    5. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftar perlaihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
    6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
    8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak;
    10. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Peberian Hak;
    11. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    12. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
    13. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
    14. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
    15. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
    16. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.

X.  KETENTUAN PIDANA

Setiap orang pribadi atau Badan yang tidak melunasi pajak yang terutang diancam denga pisana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana tersebut diatas adalah pelanggaran, dan denda merupakan penerimaan Negara.